Terungkap! Roy Suryo dan Denny Indrayana Sama-Sama Eks Demokrat, Polemik Ijazah Jokowi-Gibran Memanas

AKURAT BANTEN— Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan.

Kali ini, perhatian tertuju pada dua nama yang berada di tengah perdebatan tersebut, yakni Roy Suryo dan Denny Indrayana.

Keduanya ternyata memiliki kesamaan dalam perjalanan politik: sama-sama pernah berkaitan dengan Partai Demokrat.

Fakta inilah yang disoroti mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso, ketika membahas dugaan adanya kepentingan politik di balik polemik ijazah Jokowi dan Gibran.

Pernyataan Lukas pun membuka ruang perdebatan baru. Apakah kesamaan latar belakang politik dua tokoh tersebut sekadar kebetulan, atau ada faktor lain yang perlu ditelusuri?

Pertanyaan itu menjadi semakin sensitif setelah nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, ikut disebut dalam analisis Lukas.

Namun, penting dicatat bahwa keterkaitan masa lalu dengan partai politik tidak otomatis membuktikan adanya koordinasi atau operasi politik. Dugaan tersebut tetap harus diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Kabar Terbaru MBG! Siswa Boleh Tambah Makan, Sistem Prasmanan Diuji di 10 Provinsi

Roy Suryo dan Denny Indrayana, Apa Kesamaannya?

Roy Suryo merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang menjabat pada 2013–2014. Ia juga pernah menjadi kader Partai Demokrat pada periode 2005–2020.

Namanya kembali menjadi sorotan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi.

Perkembangan perkara tersebut membuat perdebatan mengenai dokumen pendidikan mantan presiden itu terus mendapat perhatian publik.

Sementara itu, Denny Indrayana dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada periode 2011–2014. Ia juga pernah memiliki rekam jejak di Partai Demokrat.

Dalam perkembangan polemik pendidikan Gibran, Denny mengambil jalur hukum dengan mengajukan permohonan bersama sejumlah pemohon lain ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan tersebut mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dengan demikian, Roy dan Denny terlibat dalam persoalan yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai ijazah Jokowi dan persyaratan pendidikan Gibran.

Kesamaan rekam jejak politik mereka kemudian menjadi bahan analisis yang menarik perhatian.

Baca Juga: Bukan MU atau Arsenal, 2 Klub Ini Kuasai Rekor Kemenangan Beruntun Premier League!

Lukas Luwarso Singgung Dugaan Konspirasi Politik

Dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip Warta Ekonomi pada Selasa (20/10/2026), Lukas Luwarso menyoroti latar belakang politik Roy Suryo dan Denny Indrayana.

Menurut Lukas, riwayat keduanya yang pernah berkaitan dengan Partai Demokrat membuat munculnya spekulasi politik dapat dipahami dalam konteks persaingan politik.

“Walaupun keduanya sekarang bukan lagi bagian dari Partai Demokrat, tapi dikorelasikanlah. Jadi memang agak-agak logis ya sebagai konspirasi politik,” ujar Lukas, sebagaimana dikutip Warta Ekonomi.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling menarik dari perdebatan ini. Lukas menghubungkan kesamaan latar belakang politik kedua tokoh dengan dugaan operasi politik yang sebelumnya disampaikan Jokowi.

Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis Lukas, bukan bukti bahwa Partai Demokrat atau tokoh tertentu mengendalikan polemik ijazah Jokowi dan Gibran.

Kesamaan riwayat politik memang dapat menjadi bahan pertanyaan. Namun, untuk membuktikan adanya konspirasi, diperlukan bukti yang lebih konkret daripada sekadar kesamaan afiliasi pada masa lalu.

Baca Juga: Luis Enrique Tegas: Lamine Yamal Tak Akan Pernah Menang jika Dibandingkan dengan Lionel Messi

Jokowi Sebelumnya Sebut Ada Operasi Politik

Sebelum pernyataan Lukas menjadi sorotan, Jokowi telah menyampaikan pandangannya mengenai polemik ijazah yang menyeret dirinya dan putranya.

Saat memberikan keterangan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026), Jokowi menyebut persoalan tersebut sebagai operasi politik yang menurutnya bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya dan Gibran.

“Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali. Tapi buat saya biasa saja,” kata Jokowi.

Ia juga menilai polemik tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengganggu citra politik keduanya.

Pernyataan Jokowi kemudian menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai motif pihak-pihak yang mempertanyakan dokumen pendidikan tersebut.

Namun, klaim mengenai adanya operasi politik tetap merupakan pernyataan Jokowi. Untuk memastikan apakah operasi semacam itu benar-benar terjadi, siapa pihak yang terlibat, dan apa tujuannya, diperlukan bukti yang dapat diverifikasi.

Baca Juga: Bikin Heboh! Greenpeace Bentangkan Spanduk di Patung Selamat Datang, Pesannya Menohok Prabowo-Gibran

Polemik Ijazah Gibran Pernah Bergulir di Mahkamah Konstitusi

Di sisi lain, persoalan pendidikan Gibran juga telah dibawa ke ranah hukum melalui permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon ke MK.

Perkara tersebut mempertanyakan pemenuhan persyaratan pendidikan setingkat SMA atau sederajat dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA sebagaimana dipersoalkan dalam perkara itu.

Namun, MK juga tidak mengabulkan permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran.

Karena itu, putusan tersebut harus dipahami berdasarkan amar dan pertimbangan hukum yang sebenarnya, bukan ditafsirkan sebagai pembuktian otomatis atas seluruh tuduhan yang berkembang dalam perdebatan publik.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa polemik ijazah Gibran bukan hanya persoalan politik, tetapi juga menyangkut aspek administrasi pencalonan dan mekanisme hukum pemilu.(**)